TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali bercerita bahwa ia sempat berdebat dengan staf khusus menteri, malam sebelum Edhy Prabowo dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perdebatan terjadi di grup perpesanan instan yang berisi tim internal KKP.
“Puncak dari semua itu ada di grup WhatsApp, saya mengirimkan tujuh pertanyaan kepada staf khusus,” ujar Effendi dalam webinar bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Senin, 30 November 2020.
Pertanyaan tersebut merujuk pada kejanggalan staf khusus dalam mengatur asosiasi eksportir, penentuan jasa perusahaan pengiriman, hingga tingginya harga pengiriman benur yang mencapai Rp 1.800 per ekor. Staf khusus diduga memiliki peran penting dalam menentukan tata kelola hingga tata niaga ekspor lobster.
Adapun staf khusus yang ia maksud ialah Ketua dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas atau Due Dilligence, yakni Andreau Pribadi dan Safri, yang keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pertanyaan yang disorongkan, Effendi merasa tidak memperoleh jawaban yang memuaskan.
“Dia (staf khusus) mengklaim ekspor akan tetap jalan terus selama didukung presiden dan nelayan tidak demo,” tutur Effendi.
